Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan Prabowo rencana revisi UU kementrian Negara usai di lantik menjadi presiden. Hal ini, terjadi karena Prabowo-Gibran akan melakukan penambahan nomenklatur kementrian dari 34 menjadi 40. Terutama, Pasal 12,13, dan 14 UU Kementerian Negara telah mengatur tentang pembatasan jumlah bidang kementerian, yakni sebanyak 34. Dengan rincian, empat menteri koordinator (menko) dan 30 menteri bidang.
Ketua Umum Partai Bulang Bintang, Yusril Ihza Mahendra juga sepakat bahwa jumlah kementerian bisa ditambah dengan mengamandemen UU Kementerian Negara. Dia mengatakan, upaya tersebut bisa dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR sekarang, atau setelah Prabowo dilantik dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perppu.
“Prabowo terbitkan Perppu sehari setelah dilantik? Tentu Bisa! Jangankan sehari, satu menit sesudah dilantik saja sudah berwenang. Karena satu detik sesudah mengucapkan sumpah sebagai Presiden, kewenangan Prabowo sebagai Presiden sudah 100%. Dia berwenang melakukan apa saja sebagai Presiden,” kata Yusril.
PKS Kontrol Pemerintahan Prabowo agar tak di ganggu
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menanggapi pernyataan Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto. Sebelumnya, Prabowo rencana revisi UU dan meminta para pihak yang tidak mau bekerja sama agar tidak mengganggu pemerintahannya kelak.
Mardani mengatakan bahwa kontrol terhadap pemerintah tetap wajib dilakukan. Meskipun, menurut dia, tidak ada yang salah dengan pernyataan Prabowo. “Pak Prabowo benar jangan ganggu pemerintah, orang menang pemilu kok. Tapi kontrol pemerintah wajib.” kata Mardani Ali Sera
Dia juga menyebutkan bahwa PKS selama hampir dua periode pemerintahan Presisden Joko Widodo (Jokowi) selalu menjadi oposisi pemerintah.Oleh karena itu, tidak ada salahnya memberikan kritik kepada pemerintahan. Tetapi, kritik yang membangun, bukan kritik yang merusak.
“PKS selama ini sebagai oposisi, tapi kritis dan kontruktif, enggak boleh kritis yang merusak. Karena, Indonesia milik kita bersama,” ujar Mardani Ali Sera.
PKS juga memberikan kode ingin bertemu dengan Prabowo.
Ahmad Syaikhu juga berharap ada komunikasi lebih maju dengan Partai Gerindra, terutama soal tawaran-tawaran politik untuk bergabung dalam pemerintahan ke depan. Meski begitu, Syaikhu menyampaikan langkah politik PKS baru bisa ditentukan setelah musyawarah Majelis Syuro. Namun, Prabowo masih menimbang waktu untuk bertemu dengan PKS. Hal itu di, ampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani. “Pak Prabowo juga sama sudah menangkap (sinyal dari PKS). Sekali lagi, Pak Prabowo perlu waktu, sedang mencari momentum yang tepat,” kata Muzani 4 Mei 2024.